Rp 70 Miliar APBD Muaro Jambi Dipangkas untuk Kebutuhan Penanganan Covid-19

  • Share
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Ahmad Haikal, S.IP. (Foto : SELOKO.ID/EKO WIJAYA).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Ahmad Haikal, S.IP. (Foto : SELOKO.ID/EKO WIJAYA).

SELOKO.ID | MUARO JAMBI – Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi kembali mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 tahun 2021 ini. Anggaran yang digunakan tersebut merupakan pergeseran belanja modal dan barang APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Ahmad Haikal, S.IP mengatakan, dari total Rp 1,3 Triliun lebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021, Rp 70 miliar lebih diantaranya digeser untuk penanganan Pandemi Covid-19.

“Anggaran tersebut dikucurkan dengan catatan jika kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Muaro Jambi tidak meningkat,”ujar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Ahmad Haikal, S.IP saat dijumpai seloko.id diruang kerjanya, Kamis (03/06/21).

Namun, jika kasus positif Covid-19 di Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan, kata Haikal, maka bermungkinan anggaran penanganan Covid-19 kembali akan ditambah.

“Pergeseran anggaran APBD ini berdasarkan kebijakan dari Kementerian Keuangan bahwa dari dana APBD Kabupaten Muaro Jambi yang sudah diketok palu tahun 2021 langsung dilakukan pemangkasan oleh pemerintah pusat. Dan kemudian juga ada perintah susulan bahwa sekian persen dari APBD itu direcofusing kembali untuk menambah dana penanganan Covid-19,”ungkap wakil rakyat yang dikenal ramah, hangat dan bersahaja ini.

“Yang jelas sistem pemerintahan kita inikan daerah melaksanakan kegiatannya dengan APBD, kemudian APBD itu bersumber dari pusat. Ketika pusat meminta dikurangi untuk penanganan Covid-19, ya mau tidak mau daerah harus melaksanakan itu. Dan ketika itu sudah disahkan dan diambil alih untuk penanganan Covid, ini kewenangan nya diranah eksekutif. Jadi Kepala Daerah, perintah nya itu harus segera merecofusing anggaran untuk menyiapkan dana penanganan Covid-19 tanpa pembahasan dengan DPRD, tetapi ketika itu sudah menjadi refocusing Pemerintah Daerah diharapkan melaporkan hasil yang di refocusing ke DPRD, nah itulah mekanismenya,” tambahnya.

Ahmad Haikal berharap, pergeseran APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021 ini dapat mengatasi dampak sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi akibat pandemi Covid-19. (Eko)

  • Share