SELOKO.ID, Muaro Jambi- Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus berkomitmen dalam menuntaskan persoalan sengketa lahan di Desa Sungai Bungur, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi.
Langkah konkrit diambil dengan kehadiran Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budhi Hartono, didampingi Plt Asisten I Sekda Gartam, dalam Rapat Koordinasi Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) Selasa, 16 September 2025.
Bertempat di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, rapat ini menjadi bagian penting dari rangkaian panjang upaya penyelesaian konflik agraria yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Konflik tanah di Desa Sungai Bungur mencuat akibat terbitnya SK Tol yang dinilai menimbulkan ketidakadilan dan mengancam kondisi sosial di lapangan.
Menindaklanjuti berbagai temuan dan hasil rapat sebelumnya, Bupati Muaro Jambi secara resmi mengirimkan surat rekomendasi pembatalan SK tersebut pada Januari 2025, yang selanjutnya disampaikan ke Menteri ATR/Kepala BPN pada 11 Maret 2025.
Usulan pembatalan ini menjadi tonggak penting yang menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap masyarakat yang terdampak, sekaligus membuka jalan bagi penataan ulang administrasi pertanahan yang lebih adil dan berkelanjutan.
Rapat koordinasi ini juga menegaskan bahwa skema DIP4T akan menjadi jalan utama dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut. DIP4T merupakan bagian dari strategi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), yang melibatkan koordinasi lintas instansi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
“Langkah ini tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik, tetapi juga membuka ruang dialog dan solusi bersama antara pemerintah dan masyarakat,” kata Sekda Budhi Hartono.
Budhi Hartono menegaskan memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah penyelesaian konflik yang sedang dijalankan.
“Kami mendukung penuh usulan pembatalan SK Tol Desa Sungai Bungur sebagai bagian dari penyelesaian konflik ini. Ini bukan hanya tentang administrasi, tetapi soal keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berkomitmen mencari solusi terbaik untuk semua pihak,” ungkap Budhi. (Eko)