SELOKO.ID, Jakarta – Pengurus Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) melakukan pertemuan penting dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Fathan Subkhi, di Jakarta, Selasa 9 Juni 2026.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum Adkasi, Siswanto, S.Pd., M.H., Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta, S.Ag., serta Ketua DPRD Kabupaten Tanjab Timur, Hj. Zilawati, S.H., bersama puluhan pengurus Adkasi lainnya.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi para wakil rakyat, termasuk Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, S.H., untuk mengevaluasi kinerja akuntabilitas dan integritas DPRD tahun anggaran 2025 yang saat ini tengah dinilai oleh BPK pada tahun 2026.
Ketua Umum Adkasi, Siswanto mengungkapkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dari BPK, ada beberapa poin penting yang harus ditingkatkan oleh jajaran DPRD.
Poin-poin tersebut meliputi akuntabilitas, integritas, serta semangat efisiensi dan efektivitas dalam setiap kegiatan kedewanan.
“Jangan sampai DPRD terjebak pada beban administrasi dan teknis administratif. DPRD harus lebih fokus pada kebijakan-kebijakan politik yang pro-rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat, dan berjuang untuk kesejahteraan perekonomian rakyat,” ujar Siswanto.
Menanggapi catatan tersebut, BPK RI mengusulkan perlunya perubahan mendasar pada sistem pelaporan, serta pelaksanaan perjalanan dinas dan kegiatan reses.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga marwah DPRD agar fokus utamanya tidak terdistraksi oleh urusan birokrasi beralur rumit, melainkan tetap pada kebijakan publik dan pelayanan masyarakat.
Guna menindaklanjuti usulan BPK, Adkasi pun mendorong pemerintah pusat, khususnya Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Polhukam dan BPK untuk segera melakukan kajian komprehensif.
Tujuannya agar ada evaluasi dan pembenahan sistem pembayaran perjalanan dinas, serta reses yang lebih berkualitas dan berintegritas.
Langkah responsif ini mendapat dukungan penuh dari daerah. Ketua DPRD Kabupaten Tanjab Timur, Hj. Zilawati, S.H., bersama Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag., menyatakan siap mengawal dan mendukung penuh komitmen Ketua Umum Adkasi tersebut.
Sebagai bentuk konkret dukungan di lapangan, Hj. Zilawati mendorong agar segera diadakan Focus Group Discussion (FGD) dalam waktu dekat.
Menurutnya, forum diskusi terarah ini nantinya akan mengundang berbagai elemen ahli, mulai dari pakar hukum, pakar politik, pakar pemerintahan, pakar akuntansi, hingga kalangan birokrat.
Hj. Zilawati berharap, keterlibatan para pakar ini dapat merumuskan formula terbaik yang sinergis dengan rekomendasi BPK.
Formula tersebut nantinya akan diusulkan secara resmi agar Menteri Dalam Negeri, BPK, dan Menteri Hukum dapat duduk bersama demi mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang jauh lebih baik, berkualitas dan berbasis pada semangat melayani publik. (Red)