SELOKO.ID, Muaro Jambi- Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno membuka kegiatan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Job Fit) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Kamis 18 September 2025.
Job fit assessment untuk Pejabat Pratama adalah uji kompetensi yang bertujuan mengevaluasi dan memastikan keselarasan antara kompetensi, kualifikasi, dan kinerja pejabat dengan kebutuhan jabatan eselon II di lingkungan pemerintah daerah.
Uji ini melibatkan penilaian rekam jejak, kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan intelektual, serta sering kali menyertakan Computer Based Test (CBT), Forum Group Discussion (FGD), dan wawancara untuk menentukan kesiapan pejabat dalam memimpin dan memberikan pelayanan publik yang efektif.
Hasil dari job fit assessment, akan digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk membuat kebijakan penempatan dan pengembangan karir para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Tujuannya yaitu untuk membentuk sistem pemerintahan yang ideal dan birokrasi yang efektif dan efisien.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi Haji Mahir, Sekda Muaro Jambi Budhi Hartono, Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) serta para pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi.
Dalam sambutannya, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno menegaskan, bahwa pelaksanaan uji kompetensi merupakan bagian dari manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
“Kegiatan ini bukan semata-mata formalitas, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab kita bersama dalam menjamin bahwa jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi diisi oleh pejabat yang benar-benar kompeten, profesional, dan memiliki integritas tinggi,” kata Bupati
Bupati berharap, melalui proses uji kompetensi ini akan diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kapasitas dan potensi masing-masing pejabat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Ini juga menjadi momentum evaluasi kinerja sebagai bagian dari upaya perbaikan birokrasi yang berorientasi pada hasil serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelasnya. (Eko)