SELOKO.ID, Muaro Jambi- DPRD Kabupaten Muaro Jambi bersama Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi resmi memulai tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Proses penting ini ditandai dengan penyampaian nota pengantar oleh Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, S.P., M.M., M.Si., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muaro Jambi yang digelar pada Kamis (3/9/2026).
Dalam arahannya di gedung dewan, Bupati menegaskan bahwa lembaga legislatif dan eksekutif memiliki komitmen yang sama dalam menyelaraskan program pembangunan.
Seluruh postur anggaran yang diajukan dalam Ranperda Perubahan APBD 2026 dipastikan telah konsisten dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan TA 2026 yang sebelumnya telah disepakati bersama.
Perubahan anggaran ini dinilai bukan sekadar penyesuaian angka administratif, melainkan instrumen penting untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang serta menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Menanggapi pengajuan Ranperda tersebut, pihak DPRD Muaro Jambi mendorong agar alokasi anggaran perubahan ini benar-benar berorientasi pada kemaslahatan publik.
Senada dengan hal tersebut, Bupati menginstruksikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah agar tidak sekadar mengejar target administratif penyerapan anggaran semata.
Jajaran birokrasi diminta untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan secara transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab agar manfaat dari program-program perubahan ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas di bumi Sailun Salimbai.
Di penghujung rapat paripurna, pihak eksekutif menyampaikan apresiasi tinggi atas kemitraan dan sinergi konstruktif yang selama ini terjalin erat antara DPRD dan Pemkab Muaro Jambi.
Melalui mekanisme pembahasan intensif di tingkat dewan, diharapkan proses penggodokan Ranperda Perubahan APBD 2026 ini dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan serta keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi. (eco)