SELOKO.ID, Tanjab Timur- Pemerintah Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi, mengambil langkah proaktif dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta banjir dengan membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).
Pembentukan forum ini bertujuan agar warga dapat memantau dan mengantisipasi potensi bencana di wilayahnya secara mandiri. Pemerintah desa menegaskan, bahwa kehadiran FPRB tidak boleh sekadar menjadi formalitas administrasi belaka.
Aktivis lingkungan hidup, Arie Suryanto yang hadir sebagai narasumber dalam penguatan kapasitas warga, menegaskan agar FPRB benar-benar berfungsi sebagai penyelamat wilayah dan tidak pasif.
“Forum ini harus benar-benar hidup, jangan tunggu bencana datang baru bergerak,” ujar Arie, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, selama ini penanganan bencana kerap terlambat, baru panik saat Karhutla atau banjir sudah memasuki rumah warga. Oleh karena itu, FPRB harus diposisikan sebagai sistem peringatan dini dari warga, oleh warga dan untuk warga.
“Ingat, Desa Rantau Rasau memiliki kerentanan ganda. Di musim kemarau, lahan gambut sangat mudah terbakar, sedangkan di musim hujan wilayah ini rawan banjir,” terangnya.
Selain itu, letak desa yang berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Berbak (TNB) menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama.
“Karhutla di lahan gambut bukan hanya soal asap, tetapi juga menyangkut ekonomi warga, kesehatan anak-anak dan masa depan lahan kita. Kalau gambut rusak, kita semua yang rugi. Karena itu, pencegahan harus dimulai dari edukasi, patroli rutin dan larangan membuka lahan dengan cara membakar,” tegasnya.
Arie juga mendorong FPRB untuk aktif melibatkan pemuda, petani dan kelompok perempuan dalam kegiatan mitigasi. Selain itu, forum ini perlu membangun kerja sama erat dengan Masyarakat Peduli Api (MPA), BPBD, serta pihak perusahaan di sekitar desa.
Kepala Desa Rantau Rasau, Kuadi menyambut baik masukan dan arahan tersebut. Menurutnya, FPRB akan menjadi wadah resmi masyarakat dalam melakukan pemetaan risiko bencana, sosialisasi, deteksi dini, hingga penanganan darurat.
“Pembentukan FPRB Desa Rantau Rasau ini didanai melalui Tahun Anggaran 2026. Dengan adanya forum ini serta pendampingan dari aktivis lingkungan, kami berharap warga lebih sadar dan siap menghadapi potensi bencana,” ungkap Kuadi.
Apresiasi senada juga disampaikan oleh perwakilan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Amiruddin, SE. Ia menilai FPRB tingkat desa merupakan ujung tombak dalam upaya pengurangan risiko bencana, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Desa Tangguh Bencana.
“Kami berharap FPRB Rantau Rasau ini aktif, tidak hanya terbentuk di atas kertas. BPBD siap memberikan pendampingan, pelatihan dan dukungan peralatan,” ujar Amiruddin.
Pembentukan forum ini terlaksana melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa Rantau Rasau, Camat Berbak, Danramil 419-06/Rantau Rasau, perwakilan BPBD Tanjabtim, aktivis lingkungan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK, Karang Taruna, serta perwakilan warga setempat. (eco)