Kejati Tetapkan PPK Dinas PUPR Jambi Sebagai Tersangka Baru Kasus Dugaan Korupsi Lahan Pelabuhan Ujung Jabung

(foto:ist)
(foto:ist)

SELOKO.ID, Jambi- Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Jambi kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jambi tahun anggaran 2019-2023.

​Tersangka baru bernisial EF, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode 2020-2022, resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi selama 20 hari terhitung mulai 10 September hingga 29 September 2026.

Penetapan EF menambah daftar tersangka dalam perkara ini menjadi empat orang, setelah sebelumnya penyidik menyeret AS, DS dan LK.

​Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jambi, Noly Wijaya mengungkapkan, bahwa modus operandi yang dilakukan tersangka EF bermula saat proses appraisal atau penilaian harga tanah.

Sebagai PPK, EF diduga meminta imbalan kepada LK selaku reviewer dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus, Ali, Firdaus dan Rekan, agar memberikan penawaran di bawah pagu anggaran.

​”Setelah KJPP mendapatkan pekerjaan penilaian tanah tersebut, tersangka EF menerima sejumlah uang secara bertahap dari LK sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat,” terang Noly dalam keterangannya di Jambi, Kamis, 10 September 2026.

​Berdasarkan hasil appraisal dari KJPP tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi menyalurkan pembayaran ganti rugi atas 551 bidang tanah dengan total nilai mencapai Rp55.698.505.995. Namun, penyidik menemukan fakta bahwa pembayaran puluhan miliar rupiah tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen alas hak kepemilikan tanah yang sah.

​Penyidikan juga mengungkap adanya data tanah dalam Daftar Nominatif yang tidak mengantongi bukti kepemilikan valid. Dampaknya, sebagian lahan yang telah dibayarkan menggunakan APBD tersebut hingga kini belum bisa disertifikatkan atas nama Pemerintah Provinsi Jambi, maupun dicatat resmi sebagai aset daerah.

​Berdasarkan hasil perhitungan auditor, perbuatan tersangka EF yang dilakukan secara bersama-sama dengan tersangka AS, DS dan LK diperkirakan memicu kerugian keuangan negara hingga Rp11.929.466.700.

​Penyidik Pidsus Kejati Jambi menegaskan, penetapan status tersangka ini telah didasari alat bukti yang kuat sesuai Standar Operasional Prosedur dan KUHAP, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, serta penyitaan sejumlah surat dan barang bukti.

​Atas perbuatannya, EF dijerat dengan sangkaan Primair Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 622 Ayat (1) huruf I UU Nomor 1 Tahun 2026 jo. Pasal 20 huruf a dan c UU Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

​Sementara untuk lapisan Subsidiair, tersangka dijerat Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 jo. UU Nomor 1 Tahun 2026 jo. Pasal 20 huruf a dan c UU Nomor 1 Tahun 2023 jo. Pasal 18 UU Tipikor.

​Kejati Jambi memastikan proses penyidikan masih terus bergulir, untuk mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam skandal pengadaan lahan jalan akses pelabuhan Ujung Jabung tersebut. (eco)