SELOKO.ID, Tanjab Timur- DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Selasa (27/10/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRD Tanjung Jabung Timur ini dipimpin oleh Ketua DPRD Hj. Zilawati, S.H., didampingi Wakil Ketua I Asniba, A.Md, dan Wakil Ketua II Siti Aminah, S.E. Hadir pula Sekretaris Daerah H. Sapril, S.I.P., unsur Forkopimda, anggota DPRD, pimpinan OPD, serta awak media.

Dalam rapat tersebut, lima fraksi menyampaikan pandangan umum berupa apresiasi, masukan, serta catatan strategis terkait arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam Ranperda APBD 2027:
Fraksi Golkar
Melalui juru bicaranya, Alam Bakri, Fraksi Golkar mengapresiasi pemda dalam menyusun Ranperda APBD 2027. Mereka menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah secara cermat dan penentuan skala prioritas belanja yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, serta mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan.
Fraksi Gerindra
Juru bicara Fraksi Gerindra, Samsir, menyampaikan apresiasi atas capaian kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai sangat signifikan dibandingkan tahun anggaran 2025.
Fraksi NasDem
Melalui Nuardy, Fraksi NasDem menyoroti lima poin penting: kesehatan fiskal dan ketergantungan pada SILPA, kemandirian daerah serta kualitas target PAD, struktur dan efisiensi belanja operasi, belanja modal dan infrastruktur, serta tata kelola transparansi. Fraksi ini juga meminta adanya kajian risiko terkait kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT).
Fraksi PAN
Juru bicara Fraksi PAN, M. Alvikautsar, memberikan sejumlah catatan konstruktif terkait komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. PAN menyampaikan tiga rekomendasi utama:
Meminta pemangkasan belanja modal tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur pemukiman, serta pertanian dan perkebunan).
Mendorong penggunaan aplikasi SIPD-RI secara maksimal untuk perencanaan hingga pertanggungjawaban yang efisien dan transparan.
Menekankan efisiensi belanja pegawai dan operasional agar pemda fokus pada program yang berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat. (eco)
