DPRD Tanjabtim Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar KUA-PPAS APBD Tahun 2026

(foto:ist)
(foto:ist)

SELOKO.ID, Tanjung Jabung Timur- DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu 15 Oktober 2025.

Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dipimpin oleh Ketua DPRD Zilawati, didampingi Wakil Ketua I Hasnibah.

Hadir dalam kesempatan ini Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berilyan, serta dihadiri anggota dewan, staf ahli, asisten Setda, para kepala OPD.

Dalam sidang paripurna ini, Sekda Tanjung Jabung Timur, Sapril mengatakan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 berpedoman pada RKPD Tahun 2026 serta mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Dokumen tersebut mencakup kerangka ekonomi makro, asumsi dasar penyusunan APBD, serta kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

“Penyusunan KUA-PPAS Tahun 2026 juga memperhatikan surat Menteri Keuangan RI Nomor S.62/PK/2025 tentang penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah,” kata  Sapril.

Ia menjelaskan, Adapun rancangan alokasi transfer ke daerah tersebut meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, serta Dana Desa.

Menurut Sapril, penerimaan dana transfer dari pusat mengalami penurunan signifikan, yang berimplikasi pada penyesuaian target penerimaan dan belanja daerah.

Dalam rancangan KUA dan PPAS 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 882,58 miliar atau turun 27,76 persen dibandingkan dengan APBD murni tahun 2025 yang mencapai Rp1,22 triliun.

Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat 24,87 persen menjadi Rp. 106,26 miliar, sedangkan pendapatan transfer dari pusat dan antar daerah turun 31,70 persen menjadi Rp. 776,31 miliar.

Sementara itu, belanja daerah dalam rancangan KUA-PPAS 2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.

Total belanja daerah sebesar Rp. 919,88 miliar, atau turun 28,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 1,27 triliun.

“Anggaran tersebut mencakup 188 program, 482 kegiatan, dan 1.248 sub kegiatan,” tegas Sapril.

Sapril menerangkan, bahwa penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya diperkirakan mencapai Rp. 39,3 miliar.

Sapril menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen untuk terus menjaga arah pembangunan yang produktif, efisien dan tepat sasaran, meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal.

“Kami yakin KUA dan PPAS ini akan menjadi dasar yang kuat untuk menghadapi tantangan dan peluang tahun 2026 mendatang,”tandasnya. (Eko)