Dugaan Maladministrasi Bantuan Kapal Nelayan 16 GT di Tanjab Timur, Praktisi Hukum Endus Potensi Kerugian Negara

(foto:ist)
(foto:ist)

SELOKO.ID, Tanjung Jabung Timur- Praktisi hukum, Sahroni, S.H., M.H., melontarkan kritik tajam terkait pengadaan kapal nelayan senilai miliaran rupiah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.

Proyek yang bersumber dari uang negara tersebut diduga menyimpang dari perencanaan awal, sementara armada yang telah diserahkan kini justru parkir dan belum memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan lokal.

Persoalan utama mencuat pada dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis. Berdasarkan data yang dihimpun, rencana awal pengadaan adalah kapal berkapasitas 10 Gross Tonnage (GT). Namun, realisasi di lapangan menunjukkan kapal yang diadakan memiliki kapasitas 16 GT.

“Ada disparitas yang mencolok antara janji awal dengan realita fisik kapal. Perubahan spesifikasi dari 10 GT ke 16 GT ini bukan sekadar masalah angka, melainkan menyangkut akurasi perencanaan dan potensi konsekuensi hukum jika tidak didasari mekanisme addendum yang sah,” kata Sahroni kepada wartawan, Selasa 27 Januari 2026.

Kapal berbahan fiberglass tersebut telah diserahkan secara simbolis kepada Koperasi Nelayan Ridho Ibu Lestari di Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi pada 30 Desember 2025 lalu. Namun, hingga akhir Januari 2026, armada besar itu terpantau masih bersandar dan belum satu kali pun melaut untuk menangkap ikan.

Kondisi ini memicu pertanyaan terkait efektivitas bantuan. Kapal yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi nelayan, justru parkir di dermaga.

Menanggapi mandeknya operasional kapal, nelayan setempat menuturkan bahwa faktor eksternal menjadi penghambat utama. Cuaca ekstrem yang melanda perairan timur Sumatera dalam beberapa pekan terakhir dinilai terlalu berisiko untuk pelayaran kapal tersebut.

Selain faktor alam, terdapat kendala teknis pada alat tangkap. Jaring yang diberikan melalui paket bantuan pemerintah dilaporkan belum siap pakai.

Meski demikian, Sahroni menekankan bahwa alasan teknis seperti perakitan jaring seharusnya sudah tuntas saat penyerahan dilakukan.

“Pemerintah tidak boleh hanya sekadar menggugurkan kewajiban serah terima (PHO) di akhir tahun anggaran. Fungsi pengawasan harus memastikan bantuan itu ready to use,” terangnya.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP tahun 2025, proyek ini menelan biaya sebesar Rp 1,8 miliar. Angka tersebut kian membengkak dengan biaya desain kapal senilai Rp 90 juta yang dikerjakan oleh PT Sarawani Visindo Teknik.

Keterlibatan perusahaan konsultan asal luar daerah dengan biaya desain mencapai puluhan juta rupiah juga tak luput dari kritik. Menurut Sahroni, sinkronisasi antara desain yang dibuat oleh konsultan dengan realita fisik di lapangan harus diuji secara forensik.

Ketidaksesuaian ukuran (GT) bukan sekadar masalah teknis, melainkan berdampak pada biaya operasional, konsumsi BBM bersubsidi, hingga izin melaut yang jauh lebih kompleks. Perbedaan kapasitas ini dikhawatirkan akan membebani koperasi nelayan di masa depan ketimbang membantu mereka.

“Hukum pengadaan barang dan jasa itu, apa yang direncanakan, itu yang dibeli. Jika melompat dari 10 ke 16 GT tanpa transparansi yang jelas, patut diduga ada upaya penggelembungan atau ketidakprofesionalan dalam perencanaan. Aparat penegak hukum harus mulai mencermati arus dana dan kesesuaian spesifikasi ini,” tandasnya.

Kini, publik menunggu langkah konkret dari Dinas Perikanan setempat untuk memastikan bantuan kapal yang diberi nama KM Tanjab Timur Merata 01 itu sesuai aturan, serta dapat bermanfaat bagi nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. (Eko)