SELOKO.ID, Tanjung Jabung Timur- Program bedah rumah yang digadang-gadang sebagai penyelamat bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi justru diduga menyisakan residu persoalan.
Alih-alih meringankan beban, sejumlah warga di Kecamatan Mendahara mengaku menjadi korban dugaan pungutan liar (Pungli) oleh oknum pendamping dengan dalih biaya administrasi.
Kasus ini mencuat di tengah pelaksanaan tiga paket swakelola tahun anggaran 2025 di Kelurahan Mendahara Ilir, yang mencakup Pembangunan Baru Rumah Swadaya (29 unit), Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (45 unit), serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS (30 unit).
Berdasarkan penelusuran, sejumlah penerima manfaat mengaku ditarget setoran sebesar Rp200.000 per kepala keluarga.
Oknum pendamping berkilah uang tersebut digunakan untuk tetek bengek birokrasi, mulai dari pembuatan proposal, laporan pertanggungjawaban (LPJ), pembelian materai, hingga biaya fotokopi.
Guna melancarkan aksinya, oknum tersebut menawarkan sistem pembayaran yang fleksibel: tunai di muka, cicilan, atau pelunasan setelah pengerjaan rumah rampung.
Praktik dugaan pungli ini jelas mencederai 18 program kerja nyata Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, yang seharusnya bersifat stimulan murni tanpa potongan.
Koordinator Fasilitator Bedah Rumah, Iklas tidak menampik adanya dugaan pungutan tersebut. Namun, ia berdalih bahwa pihaknya telah menginstruksikan pengembalian uang kepada warga, setelah mendapat teguran dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
”Biaya yang telah dipungut sudah dikembalikan oleh pendamping kepada penerima bantuan atas perintah Dinas,” kata Iklas kepada wartawan.
Namun, pernyataan Iklas diduga berbenturan keras dengan fakta di lapangan. Sejumlah warga yang ditemui memberikan kesaksian berbeda. Mereka mengaku belum menerima sepeser pun pengembalian uang yang telah disetor.
”Kalau sudah ada (pengembalian) pasti kami tahu. Untuk program BSPS memang ada pengembalian, tapi sebagian dilakukan diam-diam,” ungkap salah satu penerima bantuan yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Zillawati bereaksi keras atas dugaan praktik lancung ini. Ia menegaskan tidak akan membiarkan program bantuan sosial menjadi ajang bancakan oknum di lapangan.
”Kami akan jadwalkan pemanggilan secepatnya agar masalah ini jelas. Program bedah rumah ini tujuannya membantu masyarakat, bukan menambah beban,” tegas Zillawati kepada wartawan, Senin 8 September 2025.
Zillawati menekankan bahwa Dinas Perkim dan pihak terkait harus mempertanggungjawabkan pengawasan mereka. Ia juga menyoroti adanya informasi pengembalian dana yang belum tuntas sebagai indikasi adanya ketidakterbukaan dalam penyelesaian masalah.
”Kalau benar ada pungutan dan pengembalian belum tuntas, ini harus diselesaikan sampai terang-benderang. Kami minta tidak ada lagi praktik pungutan di luar ketentuan,” tandasnya.
Publik menunggu keberanian legislatif untuk membongkar apakah dugaan pungutan ini sekadar inisiatif oknum lapangan, atau praktik sistemik yang terstruktur. (Red)
