Sengketa Lahan di Kota Jambi, Warga Mayang Mangurai Mengadu ke Presiden Prabowo

(foto:ist)
(foto:ist)

SELOKO.ID, Jambi- Konflik agraria antara warga dan pengembang kembali mencuat di Kota Jambi. Kali ini, warga Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi melayangkan somasi keras terhadap PT Niaga Guna Kencana (NGK) atas dugaan penguasaan lahan seluas tiga hektar secara sepihak.

Di tengah kebuntuan mediasi, warga kini menggantungkan harapan pada intervensi Presiden Prabowo Subianto.

Persoalan ini bermula dari klaim warga atas lahan yang berlokasi di RT 10, Kelurahan Mayang Mangurai. Melalui kuasa hukum dari Kantor Hukum Sena Neranda dan Rekan, warga menegaskan kepemilikan sah atas tanah tersebut berdasarkan dokumen Akta Jual Beli (AJB). Warga mengaku telah menguasai fisik lahan jauh sebelum pengembang memulai aktivitasnya.

Samsul Hardi (72), salah satu warga yang terdampak, menuturkan bahwa dirinya telah menggarap lahan tersebut sejak dekade 1980 an.

“Saya sejak tahun 1984 sudah bertanam sayur di lahan tersebut, dan sejak tahun 2002 saya sudah memegang surat lahan,” kata Samsul.

Senada dengan Samsul, Noprida (55) merasa kehilangan hak atas tanah yang kini telah berdiri bangunan perumahan Roma Estate oleh PT NGK. Dalam keputusasaan, ia menyampaikan permohonan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto agar memberikan perhatian pada kasus yang menimpa rakyat kecil.

“Kami memohon bantuan Bapak Presiden. Lahan kami dikuasai tanpa izin, kami kehilangan hak untuk mengusahakan tanah kami sendiri. Tolong bantu kami mendapatkan keadilan,” ungkap Noprida.

Kuasa Hukum warga, Sena Neranda, S.H., menyayangkan sikap PT NGK yang dinilai kurang kooperatif. Ia menyebutkan, pihak perusahaan tidak menghadiri undangan pertemuan pada 7 Februari 2026, menyusul somasi pertama yang telah dilayangkan sebulan sebelumnya.

“PT Niaga Guna Kencana telah menguasai fisik lahan klien kami secara nyata. Bahkan dilakukan land clearing sepihak tanpa persetujuan. Ini menempatkan klien kami dalam posisi yang sangat dirugikan, baik secara hukum maupun ekonomi,” tegas Sena Neranda, Sabtu 7 Februari 2026.

Sebagai tindak lanjut, pihak kuasa hukum telah melayangkan somasi kedua (re-somasi) pada Sabtu kemarin. Terdapat tiga poin utama yang didesak kepada pihak pengembang:

1. Menghentikan seluruh aktivitas penggunaan dan penguasaan lahan.

2. Menahan diri dari segala perbuatan hukum, termasuk pemasaran dan pembangunan, selama status tanah dalam sengketa.

3. Membuka ruang dialog untuk penyelesaian ganti rugi atas kerugian yang dialami warga.

Sena memberikan tenggat waktu hingga 10 Februari 2026 bagi PT NGK untuk memberikan tanggapan resmi. Ia menegaskan tidak akan ragu menempuh jalur hukum pidana maupun perdata jika somasi tersebut kembali diabaikan.

“Jika tidak ada respons positif, kami akan menempuh langkah hukum lanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, pihak PT Niaga Guna Kencana belum memberikan pernyataan resmi terkait somasi maupun tuduhan penguasaan lahan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada pihak manajemen perusahaan belum membuahkan hasil.

Kasus ini menambah panjang daftar konflik pertanahan di Provinsi Jambi yang melibatkan masyarakat dengan korporasi, yang sering kali memerlukan ketegasan pemerintah pusat dalam penyelesaiannya. (Red)