Opini  

Negara Boleh Merampas Aset Koruptor, Tetapi Jangan Merampas Keadilan

(foto:ist)
(foto:ist)

Oleh: Sahroni, S.H., M.H.
Praktisi Hukum-Advokat | Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum

Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memenjarakan pelakunya. Negara juga harus mampu mengembalikan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan. Sebab, korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan.

Karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi gagasan penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Rancangan ini membuka peluang bagi negara untuk merampas aset hasil tindak pidana, termasuk dalam keadaan tertentu tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya.

Namun, pertanyaan pentingnya adalah apakah kewenangan tersebut sudah cukup menjamin keadilan bagi masyarakat?. Dalam Pasal 3 dan Pasal 6 RUU tersebut, perampasan aset dapat dilakukan melalui putusan pidana maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku, dengan syarat-syarat tertentu. Bahkan, untuk mekanisme tanpa putusan pidana, rancangan ini menetapkan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar.

Gagasan ini patut diapresiasi. Akan tetapi, perampasan aset tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan. Negara tetap harus membuktikan bahwa aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana dan prosesnya harus melalui pengadilan.

Persoalan lain terdapat pada perlindungan pihak ketiga. Tidak semua aset yang dimiliki seseorang berasal dari kejahatan. Bisa saja aset tersebut merupakan hasil kerja, warisan, pembelian yang sah atau milik anggota keluarga yang tidak terlibat tindak pidana.

Oleh karena itu, hak pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi. Jangan sampai pemberantasan korupsi justru mengorbankan warga negara yang memperoleh hartanya secara sah. RUU ini juga perlu memperhatikan keseimbangan pembuktian. Pasal 36 mengatur kewajiban Jaksa Pengacara Negara membuktikan bahwa aset berkaitan dengan tindak pidana.

Sementara itu, Pasal 37 memberikan kewajiban kepada pihak yang mengajukan keberatan untuk membuktikan hak kepemilikannya dan/atau bahwa aset tersebut bukan hasil tindak pidana.

Pengaturan tersebut harus dirumuskan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi beban pembuktian yang tidak adil bagi masyarakat. Menurut saya, setidaknya ada tiga hal penting yang harus diperkuat sebelum RUU ini disahkan.

Pertama, harus ada standar pembuktian yang jelas agar aset tidak dirampas hanya berdasarkan kecurigaan. Kedua, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik harus dijamin secara nyata, termasuk hak untuk mengajukan keberatan dan memperoleh upaya hukum. Ketiga, pengelolaan aset yang telah dirampas harus dilakukan secara transparan dan dapat diawasi publik agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Pada akhirnya, pemberantasan korupsi memang membutuhkan keberanian negara. Namun, keberanian itu harus tetap dibatasi oleh hukum dan prinsip keadilan. Sebagai praktisi hukum, saya berpandangan bahwa aset hasil kejahatan wajib dirampas untuk kepentingan negara dan masyarakat. Tetapi, jangan sampai atas nama pemberantasan korupsi, hak warga negara yang sah justru dikorbankan.

Negara hukum bukan hanya negara yang mampu menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga negara yang mampu melindungi hak setiap warga negaranya.