SELOKO.ID, Tanjung Jabung Barat- Proyek pintu air di Parit 10, Desa Tungkal I, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi kini tengah disorot.
Meski kabar dugaan keretakan struktur pada turap penahan air telah menjadi konsumsi publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyatakan belum menerima aduan formal dari masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani, S.E., buka suara terkait proyek dengan anggaran menyentuh angka Rp 4 miliar tersebut.
Ia menegaskan, pihaknya baru mengetahui dinamika di lapangan melalui pemberitaan media massa, bukan melalui mekanisme pelaporan resmi.
“Saya memang sudah dengar dan ada baca di berita masalah proyek pintu air itu. Untuk laporan resmi terkait permasalahan fisik di lapangan, sejauh ini yang sampai ke saya belum ada. Tapi nanti saya croscek lagi ke komisi III,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Hamdani saat dikonfirmasi wartawan, Kamis 1 Januari 2026.
Hamdani menyoroti dua aspek penting yang diduga menjadi celah timbulnya masalah, yakni lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi.
Politisi PDI Perjuangan itu mendesak konsultan pengawas untuk lebih proaktif. Hamdani juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk tidak menutup diri dari publik.
Jika indikasi penyimpangan semakin menguat, Ketua DPRD berjanji akan mengambil langkah legislatif melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Jika memang ada dugaan permasalahan di situ, kami siap memfasilitasi. Kami akan undang rekanan pelaksana dan pihak Dinas PUPR untuk hearing di DPRD,” tegas Hamdani.
Proyek pintu air Parit 10 sudah ‘berisik’ sejak awal. Berdasarkan catatan, proses tender proyek ini sempat memicu sorotan.
Kini, kualitas pekerjaan yang dianggap tidak sepadan dengan anggaran jumbo senilai Rp 4 miliar kembali memantik kecurigaan, terutama setelah ditemukannya bagian-bagian retak pada turap penahan air.
Saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi dikabarkan telah turun tangan. Kepala Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Eko Suwelo membenarkan bahwa proyek tersebut kini dalam pemeriksaan BPK.
“Masih proses dilakukan pemeriksaan oleh BPK,” ungkap Eko Suwelo singkat, Selasa 30 Desember 2025. (Red)