SELOKO.ID, Tanjung Jabung Timur- Dinamika politik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi mulai memanas. Sulpani, legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), memilih jalur konfrontasi terbuka terhadap partainya sendiri, menyusul mencuatnya usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) terhadap dirinya.
Langkah berani ini diambil Sulpani sebagai respons atas ketidakpastian status keanggotaannya.
Melalui pernyataan terbuka yang menautkan langsung akun media sosial Ketua DPW PAN Jambi Al Haris dan Ketua DPD PAN Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari, legislator peraih 4.933 suara pada Pileg 2024 ini menegaskan tidak akan mundur selangkah pun.
Sulpani menilai usulan pemberhentian dirinya, yang disebutnya mulai masuk ke Sekretariat DPRD hanya dua hari pasca-Pilkada serentak 29 November 2024, sebagai tindakan yang tidak berdasar. Ia mencium adanya dugaan upaya sistematis untuk melengserkannya tanpa prosedur yang transparan.
“Saya tidak takut kehilangan jabatan karena semua hanyalah titipan Allah SWT,” tulis Sulpani.
Namun, ia menekankan bahwa perlawanan ini bukan soal kursi, melainkan soal menjaga marwah ribuan pemilih yang telah menitipkan suara kepadanya. Alih-alih tunduk pada tekanan internal, Sulpani memilih bertahan di zona tempur.
Sulpani menyatakan siap menempuh segala jalur konstitusional demi mencari keadilan, termasuk membawa persoalan ini ke ranah hukum hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Sikap pasang badan Sulpani ini diprediksi akan mengubah peta politik lokal di Bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung. Sebagai salah satu kader dengan basis massa signifikan, keberaniannya melawan kebijakan partai secara terbuka memberikan sinyal adanya keretakan yang perlu segera dimitigasi oleh elite PAN.
Sulpani menganggap langkah PAW tersebut sebagai tindakan zhalim terhadap kader yang telah berkontribusi membesarkan organisasi.
“Ikhtiar akan tetap saya lakukan walaupun harus berjuang sendiri. Insya Allah lahir dan batin saya siap,” tegasnya.
Hingga saat ini, publik masih menanti keterangan resmi dari DPD maupun DPP PAN terkait alasan rinci usulan PAW tersebut.
Kasus ini menjadi ujian bagi PAN dalam mengelola dinamika internalnya, apakah akan mengedepankan dialog, atau tetap pada jalur pemecatan di tengah perlawanan sengit kadernya. (Red)