SELOKO.ID, Jambi- Kepolisian Daerah Jambi menggerebek dan menindak sejumlah kasus penyalahgunaan minyak serta bahan bakar minyak (BBM) ilegal di wilayah hukumnya.
Dalam kurun waktu satu minggu terakhir, jajaran Ditreskrimsus Polda Jambi bersama Polresta Jambi dan Polres Muaro Jambi sukses mengamankan delapan orang tersangka beserta barang bukti sekitar 22.800 liter atau 22,8 ton BBM ilegal.
Pengungkapan kasus ini dirilis secara resmi melalui konferensi pers yang digelar di Lapangan Hitam Mapolda Jambi, Kamis sore, 10 September 2026.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji, didampingi oleh Wadir Reskrimsus Polda Jambi AKBP Agung Basuki dan Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Hadi Handoko.
Dalam pemaparannya, Kombes Pol. Erlan Munaji menjelaskan, bahwa penindakan ini merupakan wujud komitmen kepolisian dalam memberantas segala bentuk penyalahgunaan di bidang minyak dan gas bumi (migas), mulai dari pengangkutan minyak bumi dari kegiatan ilegal, hingga peredaran BBM yang tidak sesuai ketentuan.
“Pada hari ini Polda Jambi menggelar konferensi pers untuk menyampaikan hasil penertiban dan penindakan terhadap penyalahgunaan minyak dan BBM yang dilakukan oleh Polda Jambi bersama jajaran. Dalam satu minggu terakhir, telah ditangani enam perkara dengan mengamankan delapan orang, enam unit kendaraan, serta barang bukti minyak dan BBM dengan total kurang lebih 22.800 liter,” kata Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol. Erlan Munaji.

Berdasarkan data penyidikan dari enam perkara yang ditangkap dalam sepekan, petugas mengamankan enam unit kendaraan berbagai jenis yang digunakan untuk mengangkut ribuan liter migas tanpa izin.
Adapun rincian barang bukti tersebut meliputi:
1. 10.000 liter minyak mentah hasil dugaan illegal drilling yang diangkut menggunakan satu unit truk Mitsubishi Canter.
2. 3.000 liter minyak bumi yang diangkut menggunakan satu unit mobil bak terbuka Mitsubishi Colt L300.
3. 2.000 liter bensin olahan tanpa dokumen resmi yang diangkut menggunakan satu unit mobil penumpang Wuling Confero.
4. 1.190 liter BBM jenis solar yang dikemas dalam 34 jerigen plastik (masing-masing berkapasitas 35 liter) dan diduga hendak diperjualbelikan kembali secara ilegal.
5. 5.600 liter minyak mentah yang diangkut menggunakan dua unit mobil Suzuki Carry, dengan masing-masing kendaraan membawa dua unit tedmon dan empat drum plastik.

Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana berlapis sesuai peranan masing-masing. Penyidik menerapkan Pasal 52 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Sementara itu, untuk perkara yang berkaitan dengan BBM atau bensin olahan, penyidik turut mempertimbangkan penerapan Pasal 54 Undang-Undang Migas dan/atau Pasal 591 huruf a juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Penanganan perkara ini masih terus berproses. Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli serta pengambilan sampel minyak maupun BBM untuk dilakukan pengujian di Lemigas Jakarta guna memastikan jenis dan karakteristik barang bukti,” ungkap Kombes Pol. Erlan Munaji.
Setelah rangkaian pemeriksaan saksi, ahli, dan uji laboratorium rampung, berkas perkara beserta para tersangka akan segera dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses hukum lanjutan.
Polda Jambi menegaskan tidak akan memberi ruang bagi praktik-praktik ilegal di sektor migas yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam keselamatan keselamatan umum.
“Kami mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pengangkutan, penyimpanan, pembelian maupun penjualan minyak dan BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polda Jambi akan terus melakukan penertiban dan penegakan hukum secara tegas, terhadap setiap bentuk penyalahgunaan di bidang migas,” tegasnya.
Selain menindak tegas para pelaku, kepolisian turut mengajak masyarakat luas untuk berperan aktif mengawasi lingkungan sekitar serta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang melanggar aturan migas. (eco)
