SELOKO.ID, Tanjung Jabung Timur-Polemik mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan ruas jalan Simpang Garuda menuju Balok D Geragai, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi menemui titik terang.
Namun, kejelasan status jalan tersebut justru membuka tabir baru mengenai lambannya penanganan infrastruktur di wilayah yang kaya akan minyak dan gas tersebut.
Status jalan tersebut diketahui bukan aset pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, melainkan berada di bawah wewenang dan tanggung jawab perusahaan migas raksasa, PetroChina International Jabung Ltd.
Kondisi jalan yang berlubang dengan aspal yang terkelupas telah lama dikeluhkan oleh warga. Dampaknya mobilitas masyarakat terhambat, serta keselamatan pengguna jalan pun dapat terancam.
Ketua Lembaga Restorasi Lingkungan Hijau (RLH), Sahroni, S.H., M.H., menyayangkan sikap perusahaan yang terkesan membiarkan kerusakan tersebut berlarut-larut.
Menurutnya, keberadaan perusahaan di daerah seharusnya memberikan dampak positif bagi infrastruktur, bukan justru meninggalkan beban lingkungan.
“Sangat disayangkan jalan di Simpang Garuda menuju Balok D Geragai belum juga diperbaiki. Masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan karena akses mereka terganggu oleh kondisi aspal yang sudah hancur,” tegas Sahroni kepada wartawan, Sabtu 3 Januari 2026.

Dalam keterangannya, pihak PetroChina mengklaim adanya kendala teknis yang menghambat perbaikan.
Mereka menunjuk pada buruknya sistem drainase di sekitar lokasi, terutama aliran Sungai Pangkal Bulian yang tidak lancar, sebagai penyebab utama tidak stabilnya badan jalan.
Namun, yang menjadi sorotan tajam Sahroni adalah pernyataan perusahaan yang seolah lempar tanggung jawab terkait normalisasi sungai tersebut.
PetroChina berdalih bahwa urusan sungai adalah ranah Dinas PUPR atau Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI, bukan tanggung jawab perusahaan.
“Menormalisasi sungai memang urusan birokrasi pengairan, tetapi menjadikan itu sebagai alasan untuk menunda perbaikan jalan yang jelas-jelas di bawah kewenangan mereka adalah bentuk pengabaian,”ungkap Sahroni.
Bagi RLH, kerusakan infrastruktur jalan ini tidak hanya masalah mobilitas masyarakat, namun juga berdampak negatif terhadap ekosistem lingkungan sekitar.
Aliran air yang tidak teratur akibat drainase yang buruk, serta badan jalan yang hancur menciptakan masalah lingkungan yang sistematik.
Sahroni mendesak agar PetroChina tidak lagi menggunakan kendala teknis birokrasi sebagai tameng untuk menunda kewajibannya.
Ia berharap ada tindakan nyata dan cepat dari perusahaan migas itu untuk melakukan perbaikan jalan sebelum kerusakan semakin parah dan meluas. (Eko)
