SELOKO.ID, Jambi- Provinsi Jambi hingga saat ini ternyata belum memiliki Sekolah Olahraga Negeri (SON) maupun Kelas Olahraga khusus bagi para atlet pelajar.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan provinsi tetangga, seperti Sumatera Selatan, yang sudah lama memfasilitasi para atlet mudanya lewat lembaga pendidikan formal khusus olahraga.
Minimnya perhatian ini berdampak langsung pada kondisi psikologis dan prestasi atlet muda Jambi. Tak jarang, mereka terjebak konflik batin karena harus memilih antara fokus pada pendidikan atau mengejar karier di bidang olahraga.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Umum IV KONI Provinsi Jambi, Prof. Dr. Drs. H. Sukendro, M.Kes, AIFO., dalam acara coffee morning bersama insan pers pada Jumat, 31 Juli 2026.
Sukendro menyebutkan, bahwa urusan perizinan saat atlet hendak bertanding masih menjadi momok yang memicu persoalan antara atlet, guru, hingga kepala sekolah.
”Kendala utama kita adalah belum adanya Sekolah Olahraga. Di Palembang itu ada Sekolah Olahraga Negeri atau SON yang didanai pemerintah daerah. Kita? Jangankan sekolah olahraga, kelas olahraga khusus pun belum punya,” ujar Wakil Ketua Umum IV KONI Provinsi Jambi, Prof. Sukendro.
Menurut Sukendro, intensitas kompetisi atlet yang bisa mencapai sebulan sekali, baik di tingkat lokal maupun nasional, sering kali kurang dipahami oleh pihak sekolah.
Akibatnya, hubungan antara atlet dan sekolah kerap disharmonis akibat masalah absensi.
”Ada memang kepala sekolah yang mendukung. Namun, tidak jarang ada yang memberi pilihan sulit: ‘Mau sekolah atau mau olahraga?’ Pertanyaan itu menyakitkan bagi siswa. Tidak mungkin disuruh memilih salah satu, karena pasti mereka ingin menjalani keduanya,” ungkapnya.
Tekanan untuk memenuhi tuntutan nilai akademik formal di sekolah reguler ini diakui sangat mengganggu kondisi mental para atlet pelajar.
”Anak-anak ini selalu tertekan batinnya dengan tuntutan nilai akademis, sehingga fokus belajar dan latihan mereka akhirnya terganggu,” tambah Sukendro.
Guna mengatasi persoalan menahun ini, KONI Provinsi Jambi mendesak pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan serta Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Jambi, untuk segera duduk bersama mencari solusi.
Sukendro berharap, setidaknya tahun ini ada sekolah reguler di Jambi yang bersedia membuka minimal satu Kelas Olahraga khusus.
Model pengelolaan Kelas Olahraga ini nantinya direncanakan mengadopsi sistem kurikulum fleksibel, serupa dengan yang diterapkan di Sekolah Ragunan, Jakarta.
Selain urusan pendidikan atlet pelajar, Provinsi Jambi saat ini juga tengah mematangkan penyusunan Desain Olahraga Daerah (DOD) sebagai turunan dari Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).
DOD ini nantinya akan menjadi acuan resmi untuk memetakan cabang olahraga atau cabor yang masuk dalam skala prioritas satu, dua, hingga tiga.
Masalah fasilitas dan perizinan ini kian pelik saat memasuki tahapan Pemusatan Latihan Daerah atau Pelatda, terutama bagi atlet yang berasal dari kabupaten seperti Merangin, Kerinci, Tebo dan wilayah lainnya.
Sukendro mencontohkan, untuk cabor beregu, menyatukan atlet dari berbagai daerah sangat sulit terwujud jika terbentur izin sekolah, maupun urusan birokrasi bagi atlet yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
”Kemarin saat tes fisik, ada atlet yang tidak bisa mengikuti Pelatda penuh karena dia PNS dan tidak mendapatkan izin dari instansinya. Di sinilah peran pemerintah daerah sebenarnya harus hadir melalui sinergi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” tegasnya.
Ia kemudian membandingkan kebijakan Jambi dengan daerah lain atau di tingkat nasional. Sukendro mencontohkan atlet bulu tangkis berprestasi seperti Anthony Sinisuka Ginting yang disokong penuh menjadi PNS, namun tetap diberikan fleksibilitas penuh untuk fokus membela negara.
KONI Jambi berharap pemerintah daerah dan seluruh lini instansi terkait dapat bersatu padu memberikan dukungan nyata, bukan justru menjadi batu sandungan bagi putra-putri daerah yang ingin mengharumkan nama Jambi di kancah nasional. (eco)