Berita  

“Kami Ingin Sejahtera Seperti Rakyat Lainnya”

SELOKO.ID | JAMBI – Ratusan sopir truk angkutan batubara menggelar aksi demo di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi, Senin (13/12/21). Beberapa truk terlihat parkir di sana ketika demo itu berlangsung.

Sebagian spanduk dengan pernyataan keluhan, dan tuntutan terpasang di beberapa mobil. Dari sana diketahui para sopir meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk merevisi batas tonase batubara sebesar 8 ton.

Mereka juga meminta sinkronisasi antara dinas perhubungan (dishub), timbangan perusahaan tambang dengan timbangan pelabuhan. Permudah dan perbanyak kir kendaraan. Evaluasi jam operasional truk angkutan batu bara.

“Kami ingin sejahtera seperti rakyat lainnya. Jam operasional balik ke lama lagi, jangan dari pukul 18.00 WIB hingga ke 06.00 WIB. Kalau ngantuk bisa kecelakaan. Sedangkan razia setiap hari. Maunya jam dibebaskan,” ujar Edo Saputra (33), sopir truk angkutan batubara.

Tidak hanya itu, Edo berujar, para sopir juga ingin kenaikan ongkos jasa angkutan batu bara. Jangan sampai membawa pulang uang hanya sebesar Rp 58.000 sampai Rp 80.000.

“Kalau ongkos kita tidak ada perubahan. Boleh angkutannya 8 ton, tapi ongkosnya disesuaikan. Kalau sekarang Rp 100.000 per ton,” ujarnya.

Para sopir truk tidak keberatan jika batas tonasenya lebih rendah dibandingkan 8 ton. Namun, kebijakan ini harus disesuaikan dengan jasa angkutan.

“Tonase 8 ton sekarang dapatnya berkisar Rp 58.000. Pulang tidak dapat jatah. Itulah kami minta tolong dengan Gubernur Jambi,” tutur Deki Anggara (24), koordinator aksi tersebut.

Ia pun mengatakan, pihaknya ada yang berada di Rumah Dinas Gubernur untuk mengikuti rapat persoalan angkutan batubara.

“Tadi ada perwakilan dari kami sebanyak 15 orang. Kalau hasil tidak memuaskan, kami demo lagi,” tuturnya.

Sumantri (43), sopir angkutan batubara meminta kebijakan yang adil untuk pihaknya, hingga seluruh rakyat Indonesia.

“Sedangkan kami sering dirazia di jalan, dan menyebabkan kemacetan. Dan kalau mau menetapkan batas tonase itu harus berlaku di seluruh angkutan, maupun CPO, angkutan cangkang sawit dan lain,” katanya.

Ia menyampaikan kadang dirinya meninggalkan uang senilai Rp 58.000 untuk. Istrinya. Kadang pula sebesar Rp 80.000.

“Itu kadang macet di jalan, dan di lokasi timbangan. Jadi, kami mengangkut selama 3 hari. Sedangkan bagaimana mungkin Rp 80.000 untuk 3 hari,”tandasnya.

Redaksi