Berita  

Koruptor Kredit BNI-PT PAL Tersiksa, Vonis Hakim Lebih Berat dari Tuntutan Jaksa

(foto:ist)
(foto:ist)

SELOKO.ID, Jambi- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi menjatuhkan vonis yang jauh lebih berat, terhadap para terdakwa kasus dugaan korupsi fasilitas kredit investasi dan modal kerja PT Bank BNI kepada PT Prosympac Agro Lestari (PAL).

Dalam amar putusannya, hakim tidak hanya memperberat durasi penjara, tetapi juga mengubah pasal dakwaan, dari pasal penyalahgunaan kewenangan menjadi pasal perbuatan melawan hukum.

Berikut penjelasan rinci putusan kontras antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan vonis Majelis Hakim:

1. Rais Gunawan. Hukuman Rais bertambah 2 tahun dari tuntutan JPU. Majelis hakim menilai Rais Gunawan terbukti secara sah melakukan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Tipikor, bukan Pasal 3 sebagaimana tuntutan awal jaksa.

Tuntutan JPU terhadap Rais Gunawan adalah 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta. Sementara vonis hakim yakni 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta.

2. Victor Gunawan. Senasib dengan Rais, Victor Gunawan juga dijatuhi hukuman yang lebih tinggi. Meski demikian, hakim memberikan keringanan dalam hal nominal uang pengganti.

Viktor sebelumnya dituntut JPU 5 tahun penjara, uang pengganti Rp 10 miliar dan denda Rp 200 juta. Namun hakim memvonis Viktor 8 tahun penjara, uang pengganti Rp 2,5 miliar dan denda Rp 300 juta.

3. Wendy Haryanto. Peningkatan hukuman paling mencolok terjadi pada terdakwa Wendy Haryanto. Namun, Wendy dibebaskan dari kewajiban membayar uang pengganti yang semula dituntut hingga puluhan miliar rupiah.

Sebelumnya JPU menuntut Wendy 3 tahun penjara, uang pengganti Rp 79 miliar dan denda Rp 200 juta. Namun dalam putusannya, hakim memvonis Wendy 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta, tanpa beban uang pengganti.

Dinamika persidangan kasus dugaan korupsi ini menarik perhatian publik, lantaran majelis hakim menggunakan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001.

Secara hukum, Pasal 2 biasanya dikenakan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman minimal 4 tahun penjara.

Hal ini berbeda dengan Pasal 3 yang sering digunakan untuk menjerat pejabat, atau mereka yang memiliki kewenangan tertentu, dengan ancaman minimal yang lebih rendah, yakni 1 tahun penjara.

Langkah hakim yang menaikkan kualifikasi pasal ini menunjukkan adanya pandangan hukum, bahwa tindakan para terdakwa bukan sekadar kekhilafan administratif dalam prosedur perbankan, melainkan murni perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. (Eko)