SELOKO.ID, Tanjung Jabung Timur- Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Akibatnya, pemukiman warga terendam, aktivitas ekonomi lumpuh dan rutinitas tahunan yang menyedihkan kembali berulang.
Namun, bagi Dedi Saputra, Sekretaris Jenderal Lembaga Swadaya Masyarakat Restorasi Lingkungan Hijau (RLH), banjir ini bukan sekadar fenomena alam biasa.
“Banjir bukan sekadar hujan yang deras. Ia adalah tanda alam sedang memberi peringatan,” kata Dedi Saputra dalam pernyataan videonya yang beredar luas di media sosial baru-baru ini.
Dedi menyoroti bahwa penyebab utama banjir bukanlah murni faktor cuaca ekstrem, melainkan akumulasi dari kegagalan tata kelola lingkungan yang sistemik.
Dedi pun menunjuk hidung kebijakan tata ruang yang dianggapnya amburadul.
Menurutnya, Kawasan resapan air yang seharusnya menjadi benteng pertahanan alami kian menyempit, tergerus oleh kepentingan pembangunan dan perluasan lahan.
Kritik tajam juga diarahkan Dedi kepada korporasi. Perusahaan-perusahaan perkebunan di wilayah tersebut dituding membangun tanggul-tanggul tanpa mempertimbangkan dampak ekologis bagi masyarakat sekitar.
Aliran air yang seharusnya bebas mengalir kini dibelokkan, ditahan dan pada akhirnya mencari celah terlemah, yakni permukiman warga.
Pemerintah daerah Tanjung Jabung Timur pun tak luput dari sasaran kritik. Dedi menilai pola penanganan bencana yang dilakukan selama ini cenderung normatif dan administratif.
“Pemerintah hadir setelah kejadian. Mendata setelah air naik. Memberi pernyataan setelah warga kebasahan,” sindir Dedi Saputra.
Dedi menjelaskan, hingga saat ini publik belum melihat adanya mitigasi bencana yang komprehensif, maupun perencanaan jangka panjang yang nyata untuk mencegah banjir.
Yang terjadi justru sebaliknya, menurut Dedi, laporan hanya diterima di atas meja, sementara warga harus bertarung dengan air setinggi lutut di permukiman tempat tinggal mereka.
Bagi Dedi, banjir tahunan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah bukti nyata dari krisis kepemimpinan dalam mengelola lingkungan. Ketika tata ruang diabaikan dan ekosistem dikorbankan demi kepentingan sesaat, rakyatlah yang selalu berada di garis depan dalam menanggung dampaknya.
“Ini bukan soal alam semata. Ini soal manusia yang lalai mengelola bumi tempat ia berpijak,” tandasnya.
Persoalan banjir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kini menjadi ujian bagi pemerintah daerah, apakah mereka akan terus terjebak dalam pola penanganan yang menyalahkan keadaan, atau mulai serius membenahi akar masalah, yakni tata ruang dan keberpihakan pada kelestarian lingkungan. (Eko)
