SELOKO.ID, Jakarta- Aliansi Masyarakat Peduli Program Prabowo (AMP3) secara resmi melaporkan dugaan ketidakprofesionalan pengelola SPPG di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Badan Gizi Nasional (BGN) menyusul ditutupnya empat dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut.
Ketua AMP3, Rajali menyebut, penutupan dapur terjadi akibat dugaan kelalaian dan pelanggaran prosedur oleh Kepala SPPG serta Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizin Nasional (BGN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Empat dapur yang dimaksud berada di Desa Kota Baru dan Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai, Kelurahan Parit Culum 1 Kecamatan Muara Sabak Barat, serta Desa Catur Rahayu di Kecamatan Dendang.
“Penutupan ini sangat merugikan masyarakat. Ada sekitar 12 ribu penerima manfaat yang terdampak langsung. Ini bukan angka kecil. Ini menyangkut hak gizi anak-anak dan masyarakat,” kata Rajali kepada wartawan di Jakarta, Rabu 25 Februari 2026.
Menurut Rajali, AMP3 telah mengantongi bukti-bukti yang dinilai cukup kuat terkait dugaan pelanggaran aturan dalam proses penutupan dapur MBG tersebut.
Ia menilai tindakan itu tidak hanya mencederai prosedur internal, tetapi juga merusak citra program unggulan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
“Jangan sampai program kebanggaan Bapak Prabowo dicoreng oleh konflik kepentingan di tingkat bawah, dan ketidakprofesionalan oknum kepala SPPG maupun Korwil SPPG. Kami minta BGN segera memproses laporan ini dan menjatuhkan sanksi berat kepada Kepala SPPG Dapur Kota Baru, Dapur Pandan Lagan, Dapur Parit Culum 1, Dapur Catur Rahayu, serta Korwil BGN di Kabupaten Tanjung Jabung Timur,” ujar Rajali.
Rajali menegaskan, jika laporan tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius dan transparan, pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi di kantor BGN Jakarta sebagai bentuk tekanan moral dan sosial.
“Kami tidak ingin program MBG yang seharusnya menjadi solusi perbaikan gizi nasional justru terganggu karena kepentingan pribadi dan manajemen yang tidak profesional. Jika kasus ini tidak diusut tuntas, kami siap turun aksi ke BGN,” Tegasnya.
Hingga kini belum ada keterangan resmi dari BGN Pusat maupun Korwil BGN Kabupaten Tanjung Jabung Timur terkait laporan AMP3 ini.
Sementara itu, masyarakat penerima manfaat berharap dapur MBG dapat kembali beroperasi agar distribusi makanan bergizi bagi anak-anak dan kelompok rentan tidak terhenti lebih lama. (Eko)