SELOKO.ID, Batang Hari- Upaya hukum perlawanan yang diajukan PT Berkat Sawit Utama (BSU) dipastikan tidak dapat membendung jalannya eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Hal tersebut ditegaskan oleh saksi ahli hukum perdata dalam sidang perlawanan perkara Nomor 19/Pdt/2026/PN Mbn di Pengadilan Negeri Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Jambi, Jum’at, 28 Agustus 2026.
Di hadapan majelis hakim, saksi ahli mematahkan argumen pihak PT BSU yang diduga mencoba mencari celah penghentian eksekusi melalui sidang perlawanan tersebut.
Saksi ahli menjelaskan, bahwa secara hukum perdata, perlawanan (Partij Verzet) tergolong sebagai upaya hukum luar biasa yang sama sekali tidak menangguhkan kewajiban eksekusi.
“Perlawanan proses hukum luar biasa tidak bisa menghalangi atau menunda proses eksekusi,” tegas saksi ahli hukum perdata di persidangan saat merespons pertanyaan dari kuasa hukum PT BSU.

Saksi ahli merincikan, hanya upaya hukum biasa seperti Banding dan Kasasi yang dapat menunda pelaksanaan eksekusi.
Sementara itu, langkah perlawanan maupun Peninjauan Kembali (PK) yang ditempuh pihak PT BSU tidak serta-merta menggugurkan agenda eksekusi atas objek yang bersengketa.
“Secara doktrin hukum, perlawanan atau upaya hukum luar biasa itu tidak menghentikan eksekusi. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri (KPN) tidaklah mudah jika terdapat ketidaksesuaian antara objek perkara (constatering) dengan kondisi di lapangan,” lanjutnya.
Kendati PT BSU mengajukan perlawanan, alur eksekusi oleh pihak pengadilan tetap berjalan sesuai tahapan regulasi:
1. Teguran (Aanmaning): Setelah putusan inkracht diberitahukan kepada para pihak, Ketua Pengadilan Negeri (KPN) tingkat pertama memberikan teguran resmi, agar termohon eksekusi memenuhi kewajibannya secara sukarela.
2. Tindakan Eksekusi Paksa: Jika PT BSU tetap membandel, menolak mengindahkan teguran, atau berupaya melakukan perlawanan, pihak PN Muara Bulian melalui KPN, Panitera dan Jurusita akan langsung berkoordinasi dengan aparat kepolisian, guna mengamankan proses eksekusi secara paksa.
3. Kewajiban Pemohon: Seluruh biaya operasional serta pengamanan eksekusi paksa tersebut akan ditanggung oleh pemohon eksekusi, sesuai dengan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku. (red)
