Oleh: Dedi Saputra, Warga Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi.
Opini- Setahun kepemimpinan Dillah Hikmah Sari dan Muslimin Tanja di Tanjung Jabung Timur dipenuhi narasi optimisme. Pemberitaan di berbagai media online menampilkan capaian yang tidak kecil, mulai pembangunan 357 kilometer tanggul di 62 titik, cakupan Universal Health Coverage (UHC) mencapai 100 persen, 433 unit rumah direalisasikan melalui program bedah rumah, akses air bersih menjangkau lebih dari 143 ribu jiwa, anggaran pendidikan melampaui 24 persen dari total APBD, hingga raihan opini WTP atas tata kelola keuangan daerah.
Secara administratif dan statistik, daftar ini tampak kuat. Namun saya ingin mengajak kita semua terutama anak muda, mahasiswa dan masyarakat kritis Tanjabtim untuk mengubah cara pandang dalam menilai keberhasilan pemerintah. Angka memang penting, tetapi angka bukanlah tujuan akhir.
Saya mencoba melihatnya dari lapangan. Pembangunan 357 kilometer tanggul tentu sebuah kerja besar. Tetapi bagi petani pesisir, tanggul itu ibarat payung di musim badai. Ia berguna, tetapi belum tentu cukup jika struktur penyangga dan sistem drainasenya tidak dibenahi secara menyeluruh.
Pertanyaannya bukan hanya ‘berapa kilometer dibangun’, melainkan apakah resiko banjir berkurang signifikan? Apakah produktivitas pertanian meningkat stabil? Apakah pendapatan petani membaik? Tanpa jawaban atas indikator dampak ini, kita mudah terjebak dalam logika kuantitas.
Begitu pula dengan UHC 100 persen. Secara administratif, seluruh warga terdaftar dalam jaminan kesehatan atau warga cukup menunjukan KTP bisa berobat, Ini patut diapresiasi. Namun kesehatan bukan sekadar kartu kepesertaan dan kemudahan administrasi.
Jika jarak ke fasilitas rujukan masih jauh, jika dokter spesialis terbatas, jika antrean panjang menjadi keluhan rutin, pelayanan yang jutek, dan masih banyak keluhan masyarakat tentang pelayanan yang tidak maksimal dilapangan, maka angka 100 persen itu lebih menyerupai tiket yang tidak selalu menjamin perjalanan nyaman. Ukuran keberhasilan seharusnya bergeser dari ‘terdaftar’ menjadi ‘terlayani dengan baik’.
Program bedah rumah yang melampaui target tahunan juga patut dihargai. Tetapi saya melihatnya seperti mengecat ulang kapal tanpa memastikan mesinnya kuat. Rumah yang layak huni memang kebutuhan dasar, tetapi tanpa penguatan ekonomi keluarga, risiko kemiskinan struktural tetap ada.
Pembangunan sosial yang berkelanjutan mensyaratkan integrasi antara bantuan fisik dan pemberdayaan ekonomi, pelatihan kerja, akses permodalan, serta penguatan UMKM lokal.
Opini WTP dan penghargaan administratif lainnya sering dipahami sebagai simbol keberhasilan tata kelola. Padahal WTP lebih menekankan kepatuhan pada prosedur akuntansi, bukan efektivitas kebijakan publik. Laporan bisa rapi, tetapi jika angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan belum bergerak signifikan, maka kita perlu keberanian untuk mengevaluasi ulang orientasi pembangunan.
Dan jangan lupa berapa banyak kepala daerah yang ditangkap KPK semuanya mendapatkan WTP dari BPK, ini menunjukan bahwa, penghargaan WTP bukan jaminanan bahwa Uang rakyat aman dari penyelewengan, jadi WTP jangan dirayakan berlebihan jika isu Fee proyek masih terdengar ditengah masyarakat.
Di sinilah pentingnya perubahan cara pandang. Selama ini kita sering menilai pemerintah dari seberapa banyak proyek yang diresmikan dan seberapa banyak penghargaan yang diterima. Padahal indikator yang lebih substantif adalah kualitas hidup masyarakat, apakah daya beli meningkat? Apakah generasi muda memiliki peluang kerja yang layak? Apakah desa-desa pesisir semakin resilien terhadap perubahan iklim dan tekanan ekonomi?
Anak muda dan mahasiswa Tanjabtim memiliki peran strategis dalam membangun budaya evaluasi berbasis data. Kritik bukanlah bentuk kebencian, melainkan ekspresi kepedulian. Kita perlu membiasakan diri membaca APBD, mempelajari indikator makro daerah, membandingkan target dan realisasi, serta menuntut transparansi berbasis bukti. Pemerintah yang sehat adalah pemerintah yang diawasi oleh masyarakat yang cerdas.
Setahun pertama memang wajar menjadi fase konsolidasi dan percepatan program prioritas. Namun pembangunan yang sejati tidak berhenti pada angka dan seremonial. Ia harus bertransformasi menjadi perubahan struktural yang terasa dalam kehidupan sehari-hari, petani lebih tenang menghadapi musim hujan, nelayan memiliki kepastian pasar, pelajar memperoleh pendidikan berkualitas, dan generasi muda melihat masa depan di tanah kelahirannya sendiri.
Saya percaya Tanjung Jabung Timur memiliki potensi besar. Tetapi potensi itu hanya akan tumbuh jika kita berani menggeser standar keberhasilan dari sekadar “banyak program” menjadi “banyak dampak”. Dari sekadar “penghargaan administratif” menjadi “keadilan sosial yang nyata”.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pemerintah bukanlah apa yang tertulis dalam laporan tahunan, melainkan apa yang dirasakan dalam dapur-dapur rumah warga. Jika perubahan itu belum sepenuhnya hadir, maka tugas kita bersama pemerintah dan masyarakat belum selesai.