SELOKO.ID, Tanjung Jabung Timur- Daftar Pro-Publik Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi tahun anggaran 2026 untuk Kecamatan Mendahara kini tengah menjadi buah bibir.
Dokumen yang memuat 10 paket pekerjaan fisik dan bantuan sosial tersebut dinilai tidak proporsional, memicu kekecewaan mendalam di kalangan kepala desa yang wilayahnya absen dalam daftar pembangunan.
Penelusuran terhadap dokumen rencana kerja tersebut menunjukkan konsentrasi proyek yang mencolok. Dari 10 kegiatan yang direncanakan, Desa Sungai Tawar dan Kelurahan Mendahara Ilir mendominasi, dengan masing-masing menyabet empat paket pekerjaan.
Sementara itu, Desa Lagan Ilir mendapatkan dua paket, dan Desa Bakti Idaman hanya kebagian satu proyek rehabilitasi saluran.
Di Desa Sungai Tawar, anggaran dialokasikan secara bervariasi, mulai dari pembangunan lapangan voli, rehabilitasi saluran sepanjang 4.280 meter, hingga bantuan peralatan produksi bagi kelompok usaha kerupuk dan permen pinang.
Setali tiga uang, Kelurahan Mendahara Ilir juga menjadi pusat perhatian dengan adanya proyek bantuan stimulan perumahan (BSPS), revitalisasi ruang kelas SDN 25/X, hingga pengadaan rumah jemur pinang dari Dinas Perkebunan dan Peternakan.
Dalam daftar Pro-Publik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memegang porsi terbesar dengan proyek peningkatan jalan dan rehabilitasi tanggul. Namun, efektivitas proyek ini diragukan jika tidak dibarengi dengan pemerataan di desa-desa penyangga lainnya, yang juga membutuhkan akses serupa.
Kekecewaan disuarakan oleh Amiruddin, Kepala Desa Merbau yang juga menjabat sebagai Ketua APDESI Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ia mempertanyakan legitimasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang selama ini dianggap hanya sebagai seremoni tanpa makna.
”Kami mempertanyakan konsistensi hasil Musrenbang. Yang dieksekusi bukan prioritas yang diusulkan di kecamatan,” ujar Amiruddin kepada wartawan, Selasa 10 Februari 2026.
Namun, pernyataan Amiruddin yang paling keras adalah soal adanya dugaan intervensi oknum yang ingin menciptakan kegaduhan di tingkat akar rumput. Ia melihat penumpukan program di desa tertentu bukan sekadar kekhilafan administratif, melainkan upaya dugaan memecah belah.
”Kami menduga ada oknum yang mencoba memecah hubungan antara Bupati dan Kepala Desa, serta Bupati dengan masyarakat desa. Buktinya apa? Program sengaja ditumpuk di beberapa desa supaya desa lainnya beriak (bergejolak),”cetusnya
Strategi penumpukan proyek ini dinilai sebagai langkah berbahaya yang dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan daerah.
Dengan membiarkan lima desa lain di Kecamatan Mendahara tanpa satu pun program, pemerintah daerah dianggap sedang bermain api dengan stabilitas sosial di wilayah tersebut.
Kreteria penentuan skala prioritas yang digunakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam menyusun daftar Pro-Publik hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar.
Masyarakat tengah menunggu, apakah pemerintah daerah akan melakukan evaluasi, atau membiarkan riak di desa-desa Kecamatan Mendahara membesar menjadi gelombang protes. (Eko)