SELOKO.ID, Jambi- Proyek preservasi jalan nasional di Provinsi Jambi senilai Rp 180,8 miliar kini tengah menjadi sorotan hangat.
Meski alokasi anggaran tahun tunggal untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 telah dikucurkan, realisasi fisik di lapangan dinilai belum menunjukkan progres yang signifikan dan cenderung tidak jelas.
Berdasarkan dokumen spesifikasi teknis yang diperoleh, proyek yang menggunakan skema kontrak tahun jamak (multi-years contract) periode 2025-2027 ini mencakup sejumlah ruas jalan strategis di Jambi.
Dokumen tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.4 Provinsi Jambi, Fahmi Fajar Kurniawan, pada 21 Oktober 2025.
Total nilai kontrak untuk keseluruhan periode mencapai Rp 180.812.257.000. Khusus untuk pagu anggaran TA 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 16,35 miliar yang pengerjaannya dipercayakan kepada kontraktor pelaksana PT Sumber Swarnanusa.
Namun, memasuki kuartal pengerjaan tahun ini, pantauan di lapangan menunjukkan kondisi yang kontradiktif dengan besarnya nilai anggaran yang digelontorkan.
Sejumlah ruas jalan yang masuk dalam paket kegiatan tersebut belum mengalami perubahan fisik yang berarti.
Paket preservasi ini sejatinya mencakup nadi transportasi penting, mulai dari batas Provinsi Sumatera Selatan-Tempino hingga Kota Jambi (Pal Sepuluh).
Jalur tersebut juga meliputi area penting seperti Lingkar Timur, Simpang Gado-Gado, Simpang Sijenjang, Pelabuhan Talang Duku, hingga Jalan Raden Pamuk dan Jalan Yos Sudarso.
Secara teknis, lingkup pekerjaan yang seharusnya dilakukan kontraktor meliputi pemeliharaan rutin, rehabilitasi minor dan mayor, hingga rekonstruksi jalan di beberapa titik rawan kerusakan.
Sebagai bagian dari program strategis nasional, proyek ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas dan kapasitas beban jalan guna mendukung kelancaran logistik di wilayah Jambi.
Lemahnya visibilitas perkembangan pekerjaan di lapangan memicu tanda tanya besar dari berbagai pihak, mengenai efektivitas pelaksanaan kegiatan pada tahun pertama anggaran.
Kekhawatiran muncul bahwa penundaan atau ketidakjelasan progres fisik dapat menghambat target capaian konektivitas yang telah dicanangkan pemerintah pusat.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari otoritas terkait mengenai kendala atau detail capaian fisik proyek tersebut.
Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1, Arief, melalui pesan singkat belum membuahkan hasil.
Pihak balai jalan cenderung menutup diri terkait polemik belum terlihatnya aktivitas pengerjaan yang signifikan di jalur-jalur tersebut.
Ketidakjelasan realisasi anggaran ini menambah daftar panjang tantangan infrastruktur di daerah yang sangat bergantung pada jalur darat untuk distribusi komoditas unggulan.
Masyarakat kini menanti transparansi penggunaan dana publik agar proyek bernilai ratusan miliar tersebut tidak hanya berhenti di atas kertas. (Eko)