Hujan Panas dalam Pembangunan Daerah

  • Share
Dedi Saputra, S.Sos.
Dedi Saputra, S.Sos.

Dedi Saputra, S.Sos.

Aktivis dan Penggiat Media Sosial

Di dunia tidak ada sesuatu yang tidak berubah selain perubahan itu sendiri, itu sudah menjadi kodrat alam semesta. Demikian pula suatu sistem atau pemahaman, seperti perubahan cara pandang (paradigma) dari era orde lama ke orde baru, dan dari orde baru ke era reformasi saat ini.

Namun pada kenyataannya, pasca era reformasi itu digulirkan, hingga saat ini kita masih berkutat dalam issu reformasi birokrasi yang belum juga usai.

Perubahan paradigma sistem kekuasaan maupun pemerintahan itu membawa konsekuensi pada perubahan paradigma perencanaan pada pemerintahan daerah itu sendiri.

Pada era globalisasi ini, era perdagangan bebas dan otonomi daerah yang sedang berlangsung. Pada akhirnya mengubah arti batas suatu wilayah.

Kondisi tersebut menciptakan kompetisi tidak sekedar antar negara saja, tetapi sudah menjadi persaingan antar kabupaten atau kota. Artinya, setiap kabupaten atau kota diseluruh Indonesia saling bersaing dan menjadi penting dalam perkembangan suatu daerah, untuk menjadi pusat perhatian bagi daerah kompetisi lainnya, minimal berkompetisi dengan daerah tetangga.

Berbagai hal dapat dilakukan pemerintah daerah dalam menggerakan potensinya, untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan dibidang ekonomi, sosial dan politik. Namun, kondisi kesenjangan ekonomi, kepentingan politik dan isu reformasi birokrasi yang berjalan ditempat, telah menciptakan dan memunculkan persoalan mendasar yang berkaitan dengan kesenjangan dan kemiskinan pada suatu daerah.

Secara teoritik, kemiskinan dapat disebabkan karena persoalan kultural, struktural dan sistem yang sedang berlaku. Bertolak dari tiga aspek ini, disatu sisi kita akui bahwa diberbagai tingkat daerah memang terdapat kesenjangan dan kemiskinan natural dan kultural. Akan tetapi, faktor struktural juga memainkan peranan penting dalam mendorong munculnya kesenjangan dan kemiskinan itu sendiri.

Dalam menghadapi era industrialisasi, globalisasi dan liberalisasi saat ini, seharusnya masalah kesenjangan dan kemiskinan dapat dicegah oleh pemerintahan daerah, atau setidaknya masyarakatnya diberdayakan agar mereka mampu melakukan persaingan dengan daya tahan yang tinggi.

Persaingan pasar bebas dalam kondisi ekonomi masyarakat saat ini tidaklah seimbang. Karena Kemampuan masyarakat yang kurang merata dan pemberdayakan yang sangat minim. Maka membutuhkan paradigma baru dalam pembangunan daerah yaitu, pemihakan yang nyata kepada ekonomi kerakyatan dalam kanca perekonomian daerah itu sendiri.

Paradigma pembangunan dimasa lalu, pemerintah daerah lebih banyak sebagai pemasok pelayanan (service provider), pembangunan hanya project oriented, pasif manfaat dan kesenjangan terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, Kini paradigma itu perlahan mengalami perubahan menjadi pemberdayaan, pembangunan bertumpu kepada kelompok(swakelola), pemerataan kesempatan kerja dan peran pemerintah sebagai fasilisator.

Pada dasarnya implementasi kebijakan otonomi daerah telah menimbulkan paradigma baru dalam manajemen pembangunan daerah. Birokrasi menjadi mesin pemerintahan daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan daerah dengan fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan tampaknya masih memiliki hambatan.

Sepertinya warisan birokrat era sentralisasi sesungguhnya sangat sulit untuk diubah secara revolusioner, nyatanya bahwa perubahan elit pemerintahan di daerah belum dapat memainkan tuntutan tersebut.

Maka dari itu, hal yang pertama yang harus diselesaikan pemerintahan daerah adalah melakukan reformasi di lingkungan kerja pada lingkaran eksekutif. CPPS (Center For Public Policy Studies) pernah mengeluarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa birokrat lebih antusias menyambut pelaksanaan otonomi daerah, dibandingkan dengan komponen masyarakat.

Secara inplisit, terbukti dewasa ini adalah bahwa pelaksanaan otonomi daerah telah menyimpang dari gagasan awalnya, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat, melainkan telah terjadi peningkatan kewenangan dan kesempatan korupsi kepada elite daerah.

Asumsi itu muncul antara lain, maraknya politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Praktek politik uang yang dijalankan elite daerah itu untuk memperoleh jabatan, yang berimplikasi pada pemerintahannya yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya dari pada kepentingan masyarakat, karna tersandra kepentingan politik saat pilkada berlangsung alias politik balas budi. Dalam hal ini umumnya juga terjadi berbagai praktek penyelewengan APBD, untuk menutupi ongkos jabatan yang diperolehnya.

Oleh sebab itu, meskipun suatu daerah cukup memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk menjadi modal pembangunan daerah, akan tetapi karna orientasi pembangunan condong kepada kebijakan yang masih berorientasi politis, maka sumber daya alam yang melimpah itu tidak akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Meskipun demikian, statnanya pembangunan daerah bukan karna selalu ada pertarungan kepentingan politik pribadi maupun kelompok tertentu, namun dalam perspektif kapasitas dan kapabilitas organisasi pemerintahan daerah juga menjadi permasalahan tersendiri, yang mengrongrong keberhasilan otonomi daerah tersebut.

Yang dimaksud dengan kapasitas institusi adalah, kemampuan menyerap atau melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas yang telah diserahkan kepada institusi pemerintah daerah. Kemampuan itu sangat berkaitan dengan karakter internal yang berhubungan dengan tanggung jawab yang diberikan.

Sementara yang dimaksud dengan kapabilitas itu adalah, kemampuan yang berkaitan dengan kompetensi dasar, keahlihan, pengetahuan atau kemampuan yang harus dimiliki institusi pemerintah daerah agar mereka mampu menjawab tantangan dalam pemerintahan daerah itu sendiri, atau setidaknya menempatkan seseorang pejabat sesuai dengan keahlihannya bukan karna kepentingan politis belaka.

Dan pada akhirnya yang terjadi saat ini adalah kegiatan dijajaran pemerintahan daerah masih terkesan hanya sebatas ceremonial belaka, tanpa ada sesuatu yang menunjukan kegiatan revolusioner baik dalam bidang pelayanan, pemberdayaan maupun pembangunan.

Padahal perkembangan dan kemajuan dibidang Teknologi dan Ilmu pengetahuan terus menggilas sekatan waktu dan jarak, jika suatu daerah lambat dalam menyikapi perubahan yang amat cepat itu, maka bukan hanya ketertinggalan saja yang akan dirasakan, namun ketidakmampuan daerah untuk mengimbangi perubahan itu sendiri yang akan menimpa.

Daerah harus segera menyelesaikan issu reformasi birokrasi yang masih menggerogoti dalam diskusi, daerah segera melakukan transpormasi disegala bidang agar mampu lepas landas menuju perubahan yang membawa kesejahteraan untuk masyarakatnya. (*)

  • Share